RECONSTRUCTION OF GRATIFICATION AS BRIBERY IN THE INDONESIAN ANTICORRUPTION LAW BASED ON THE VALUE OF DIGNIFIED JUSTICE
- Ph.D Student at the Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula) Semarang-Indonesia
- Professor of Law, Faculty of Law Universitas Pelita Harapan, Karawaci-Indonesia and Commisioner of DKPP-RI
- Assosiate Professor in Law, Faculty of Law Universitas Islam Sulatan Agung Semarang (Unissula) Semarang-Indonesia
- Abstract
- Keywords
- References
- Cite This Article as
- Corresponding Author
Conception of Gratification has been perceived as a formulation (constructed) of a concept similar to bribery in the law governing the prohibition of corruption in Indonesia. There is no term of Gratification one could find in the Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. In fact the term has been misleadly constructed or even generaly understood as bribery a kind of corruption, as we were tought, can be found in the formulation of positive legal provisions contained in the Article 12B of the Anticorruption Law. It was formulated in the Anticorruption Law that Any gratuity to a civil servant or states high officers is considered a bribe, if it relates to his position and is contrary to his obligations or duties. This construction must be reconstruct. By reconstruction is meant as returning something to its original place, rearranging or redrawing from existing materials and rearranging as is or returning to the original event. The reconstruction relating to the concept of Gratification as sinonimous to bribery, a type or form of a criminal act of corruption in order not fo be confused with the popular belief that has been upholded for about 18 years after its stipulation in the new Indonesian Anticorruption Act, or the Law Number 31 of 1999 jo Amanded Law Number 20 of 2001.
- Adami Chawazi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Jakarta, 2005
- __________, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Jakarta, 2008,
- Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Baharuddin Lopa, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Buku Kompas, Jakarta, 2001
- BambangPurnomo,HukumPidana, Liberty,Yogyakarta,1982
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,1998
- __________, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cipta Adiyta Bakti, Bandung,1996
- __________, Perbandingan Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- __________, Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta), Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2007
- Buku Saku KPK, Memahami Gratifikasi, diterbitkan oleh KPK, Jakarta, 2010
- Chaerudin, , Strategi Pencegahan & Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Adhitama, Bandung, 2008
- Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Doni Muhahardiansyah, dkk, Buku Saku Memahami Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafikan, 2010
- Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Hendarman Supandji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Makalah Seminar Nasional: Korupsi antara Kausatif dan Simptomatik, Jakarta, 29 Juni 2006
- Hikmahanto Juwana, Mengadili Para Koruptor di Mahkamah Internasional, Sebuah Alternatif-Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Lenterae Hati, Jakarta, 2002
- Komisi Pemberantas Korupsi, Mengenali & Memberantas Korupsi, KPK, Jakarta, 2012
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
- Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2007
- Majid Khadduri, The Islamic Conception of Justice, The Johns Hopkins University, USA,1984
- Khoidin, Uang Terima Kasih, Hibah, Suap-Menyuap dan Korupsi, Artikel dimuat dalam Harian Suara Karya, tanggal 27 Agustus 2013
- Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, tanpa kota terbitan, 2002
- Musni Umar dan Syukri Ilyas, Lembaga Pencegah Korupsi, Gramedia Pustaka. Jakarta, 2004
- Muchsin, Nilai-Nilai Hukum dalam Pembangunan Nasional Indonesia, Tanpa Penerbit, Tanpa Tempat Penerbit,tanpa tahun penerbitan
- Muladi, Gerakan Abolisionis Ancaman Non Represif terhadap Kejahatan, Makalah Ceramah Ilmiah,Fakultas?Hukum?Universitas?Tujuh?Belas?Agustus1945,?Semarang,1988
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,2005
- Salahuddin Wahid, Islam dan Gratifikasi, Makalah yang disampaikan pada Expert Meeting dengan Direktorat Gratifikasi KPK, 10 Juni 2015
- Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universites Diponegoro, Semarang, 1990
- Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu? Pengantar,? Ghalia? Indonesia, Jakarta, 1981
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana: Edisi Revisi, RadjaGragindo Persada, Depok, 2013
- __________, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, 2015, Bandung
- __________, Sistem Hukum Pancasila (Sistem, Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia), Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2016
- __________, Metode Penelitian Hukum dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2019
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.
[Dina Irawati, Teguh Prasetyo SH. M.Si and H. Amin Purnawan SH. CN. M. Hum (2019); RECONSTRUCTION OF GRATIFICATION AS BRIBERY IN THE INDONESIAN ANTICORRUPTION LAW BASED ON THE VALUE OF DIGNIFIED JUSTICE Int. J. of Adv. Res. 7 (Dec). 959-967] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com
Ph.D Student at the Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang-Indonesia.
